Jakarta MBN Indonesia. Proses penegakan hukum dibidang kehutanan dibutuhkan transparansi dan partisipasi publik dalam memberantas mafia perambahan hutan baik itu hutan lindung maupun hutan konservasi. Dugaan kuat terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Best Group (PT Suryamas Cipta Perkasa, PT Berkah Alam Fajarmas, PT Bahaur Era Sawittama dan PT Karya Luhur) di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Suara Journalist SJKPK melakukan wawancara khusus dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.
Kehadiran media Suara Journalist SJKPK pada hari senin tanggal 23 Juni 2025 diterima oleh Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Biro Humas dan KLN Kemenhut Bapak Agus Yasin S. Hut, M.Sc didampingi 4 orang stafnya. Inilah lima pointer Wawancara khusus :
- Tindaklanjut PPID Kementerian Kehutanan terkait permohonan informasi atas nama Saudara Nurchalis Patty.
Jawaban
Permohonan Informasi atas nama Sdr Nurchalis Patty kami terima, kami telah menyampaikan surat balasan kepada yang bersangkutan melalui surat tanggal 20 Mei 2025 dan 21 Mei 2025 bahwa permohonan sedang dalam proses untuk pemenuhan informasi yang diminta. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku batas waktu untuk pemenuhan informasi adalah 30 hari kerja. kami sedang upayakan agar informasi yang diminta dapat disediakan tepat waktu.
- Apa konsekuensi bilamana tidak terwujud tansparansi informasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Jawaban.
Konsekuensi bagi suatu badan publik ketika tidak terwujud transparansi informasi, maka akan terjadi penurunan trust publik, menghambat partisipasi publik dalam pengawasan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang ketika tidak transparan.
- Komitmen Kementerian Kehutanan dalam merealisasikan transparansi informasi.
Jawaban.
Sebagai komitmen kami dalam merealisasikan transparansi informasi, kami telah memiliki peraturan keterbukaan informasi publik. Kami juga memiliki struktur PPID yang melengkapi selurij unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dalam mendukung transparansi informasi, kami menyediakan kanal layanan permintaan informasi publik melalui WhatsApp PPID, email PPID maupun layanan secara tata muka.
- Komitmen Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.
Jawaban.
Tata kelola pemerintahan menginduk pada reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Dalam mewujudkan hal tersebut, kami mengedepankan digitalisasi layanan sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Kehutanan. Layanan publik sebagai permohonan informasi publik, pengaduan, arsip, layanan pengadaan, hingga layanan - layanan di tingkat tapak seperti izin masuk kawasan dan pendakian telah kami digitalisasi.
Kementerian juga berupaya dalam mewujudkan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan untuk memastikan kinerja dan pengelolaan keuangan berjalan akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dukungan publik kami harapkan sehingga kami dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
- Komitmen Kementerian Kehutanan dalam menegakan supremasi hukum di bidang kehutanaan.
Jawaban.
Kami sepakat bahwa penegakan hukum merupakan instrumen kunci dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam. kami memiliki Direktorat Jenderal yang menangani penegakan hukum kehutanan dengan perangkat yang lengkap meliputi Penyidik, Polisi Kehutanan, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). sebagai bagian dari modernisasi pengawasan, kami juga mengoperasikan SIMONTANA (Sistem Monitor Kehutanaan Nasional) yaitu platform yang memantau perubahan tutupan hutan secara realtime. Dengan kombinasi penegakan hukum dan dukungan teknologi dapat memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai koridor hukum dan berkelanjutan.
Nurchalis Patty sebagai pemohon informasi berharap agar komitmen Kementerian Kehutanan bukan sebatas kata - kata, namun harus ada fakta yang diakui publik. Lagi lagi banyak dugaan pelanggaran perusahan Perkebunan Best Grup yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya menjadi atensi khusus Kementerian Kehutanan sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.